TEMPO.CO, Gunung Kidul - Usai pemerintah memangkas sebanyak 4,68 juta peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi. Salah satunya dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memverifikasi dan memvalidasi 30.750 peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dicoret Kementerian Sosial.
Kepala Dinas Sosial Gunung Kidul Siwi Iriyanti di Gunung Kidul, mengatakan verifikasi dan validasi data terhadap peserta BPJS yang dicoret itu dilakukan karena banyak masyarakat miskin yang ikut dicoret. "Dari total 30.370 peserta PBI BPJS Kesehatan, terdapat 1.450 peserta yang layak menerima bantuan, tapi tetap dibekukan oleh Pemerintah Pusat," kata Siwi, Rabu, 2 Oktober 2019.
Baca Juga:
Namun begitu, Siwi menjelaskan, ribuan warga yang dicoret itu masih bisa mendapatkan akses jaminan kesehatan. Salah satunya melalui program penjaminan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten. "Untuk dapat ikut, ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi,” katanya.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Gunung Kidul Eka Sri Wardhani menambahkan, usai mendapatkan Surat Keputusan pembekuan peserta PBI dari Pemerintah Pusat, pihaknya mengecek di lapangan untuk memastikan kebijakan pembekuan tidak salah sasaran.
Sebelum pemerintah merilis data peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, ada sekitar 100.000 peserta yang tidak masuk ke dalam sistem Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos yang mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan. Namun setelah SK turun, peserta yang dibekukan hanya mencapai 30.750 peserta.
Eka menyebutkan jumlah peserta yang dinonaktifkan di masa mendatang sepenuhnya tergantung pemerintah pusat. "Semua tergantung kebijakan dari pusat. Apabila kebijakan pembekuan dilakukan lagi, maka jumlah warga terdampak bisa bertambah,” katanya.
Terkait temuan verifikasi lapangan yang mempertanyakan validitas data Kementerian Sosial itu, Eka menyatakan bakal ada tindak lanjut segera. "Data temuan di lapangan ini akan dijadikan bahan untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar peserta yang masih layak diaktifkan kembali. Kami akan segera mengusulkan kembali ke Kementerian Sosial dan mudah-mudahan bisa diterima," ujarnya.
